Advokasia.com – Puluhan massa dari Gerakan Nasional Pendidikan (GNP)
menggelar aksi damai pada jumat (12/09)
kemarin.
Aksi ini dimulai dengan Long march dari lokasi
samping parkiran Abubakar Ali yang telah digusur menuju Titik Nol Kilometer.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada korlab aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kondisi pendidikan indonesia yang sudah mengarah pada industrialisasi, privatisasi, dan ketidakadilan serta menuntut perubahan menyeluruh sistem dan kebijakan negara yang sering diangap tidak berpihak pada rakyat.
Dalam aksi kali ini, diikuti
oleh puluhan Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dengan GNP, yang secara
tegas mengusung 12 tuntuntan keras terhadap Pemerintahan dan Negara. Di
antaranya, mereka menuntut pembebasan seluruh masa aksi yang ditahan tanpa
proses hukum jelas, reformasi kepolisian termasuk pencopotan Kapolri dan
Pengadilan bagi aparat pelanggar HAM, serta reformasi kebijakan fiskal yang
adil dengan penerapan pajak progresif bagi kelompok kaya.
GNP juga menegaskan perlunya
pengesahan RUU perampasan aset, perlindungan pekerja rumah tangga, dan
pembentukan UU ketenagakerjaan baru tanpa Omnibuslow yang merugikan buruh.
Meraka menuntut pencabutan Undang-Undang pokok Agraria dan pelaksanaan reforma
agraria yang sesungguhnya, penghapusan Sultan Ground dan Pakualaman Ground serta pembatalan UU keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu, GNP menyoroti bahwa pendidikan di
indonesia sudah mengarah pada industrialisasi dan privativasi yang melemahkan
demokrasi di kampus dan akses Pendidikan bermutu untuk masyarakat luas.
Kurikulum saat in belum memanusiakan peserta didik dan pendidik, sehingga
mereka hanya menjadi objek pasif dalam pembelajaran tanpa kesempatan untuk
merefleksikan pengalaman atau berperan sebagai subjek sejati dalam pendidikan.
Koordinator lapangan aksi
menegaskan bahwa model pendidikan yang beraku ala “ gaya bank ” hanya sebatas
transfer ilmu pengetahuan tanpa dialog kritis, yang membuat proses pedidikan
kehilangan makna humanisnya.
GNP juga mengkritik
kebijakanMakan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap sebagai program gagal dengan
sumber dana yang tidak jelas serta pemborosan anggran. Para
teman-temanmassa aksi berpendapat bahawa
dan dari program-program tersebut sebaiknya alihkan untuk memperbaiki kualitas
pendidikan dan aksesnya.
Massa aksi menyatakan pemerintah selama ini
belum memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan. Ketimpangan struktural
sosial-ekonomi, seperti kondisi buruh dan petani yang sulit mengakses
pendidikan yang bermutu, tidak mendapat perhatin serius dari kebijakan Negara.
Perjungan GNP nenuntut
Reformasi pendidikan yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat, seperti
Mahasiswa, dan buruh, agar Undang-undang Nasional dirumuskan secara demokratis
dan berkeadilan.
Harapan dari kordinator lapangan “kami ya, ketika aksi tanggal 12 ini, kami berharap pelajar, guru, tani, mahasiswa itu masih menyimpan semangat dalam mengawal keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini terkhusus dibidang Pendidikan yang menjadi masalah mendasar”, sekaligus menjadi seruan agar Pendidikan Indonesia dapat menjamin sebagai hak dasar bagi seluruh lapisan msyarakat.
Reporter 1 : Dita Citra Y.
Reporter 2 : Zaituna Lintang A. MK
Photografer : Dita Citra Y.
Redaktur : Ahmad Alauddin Fakhri